Sk Kemenkumham Cv
apa wewenang kemenkumham dan apa contoh kasus yang ditangani kemenkumham?
1. apa wewenang kemenkumham dan apa contoh kasus yang ditangani kemenkumham?
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; danpelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2. Siapa nama mentri kemenkumham?
Jawaban:
yasonna laoly
Penjelasan:
menteri kemenhukam RI yaaonma laoly
3. QhuizJadikan pecahan biasa yg sederhana! 1). 45%Nt : Sk sk sk sk
Jawaban:
0,45Penjelasan dengan langkah-langkah:
45%= 45/100= 9/20= 0,45semoga bermanfaat
- Pecahan -
[tex]\tt{\large{\purple{45\% = \frac{45}{100} = \frac{9 \div 1 }{20 \div 2} = \frac{9}{10} = 0.45 }}}[/tex]
- I Hope This Helps : )
4. Di suatu kls ada 23 org yg sk matematika, dan 21 yg sk ipa, yg sk dua duanya 10, yg tdk sk kedua duanya 5. Berapa org jumlah seluruhnya
Jawaban : 23+21+10+5=59 siswa
5. Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk menepis kontroversi tersebut berkepanjangan?tolong jawab kak
Jawaban:
Jakarta – Kasus Kewarganegaraan yang menimpa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, dan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2016 Gloria Natapradja Hamel heboh diperbincangkan di berbagai media. Arcandra Tahar telah menjadi warga negara Amerika Serikat pada Maret 2012 kemudian kembali menjadi warga negara Indonesia pada 1 September 2016, sedangkan Gloria yang lahir dari perkawinan campuran dari ayah berkewarganegaraan Perancis, dan Ibu berkewarganegaraan Indonesia telah memiliki paspor Perancis.
Dengan adanya kasus tersebut, timbul berbagai pendapat dari berbagai kalangan hingga menjadi kontroversi, mulai dari praktisi, akademisi, pengamat, sampai politisi. Melihat peristiwa ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berinisiatif menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tahun Anggaran 2016, sebagai wadah pencerahan atas fenomena kontroversi kewarganegaraan, dengan menjadikan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Freddy Harris, dan Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun sebagai narasumber.
Sejak dilantik menjadi Menteri ESDM pada 27 Juli 2016, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat, Arcandra telah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Padahal ketika Arcandra mendapatkan paspor Amerika, maka kewarganegaraan Indonesia-nya telah gugur, karena Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan, sehingga status Arcandra menjadi tidak memiliki kewarganegaraan (stateless).
Menurut Refly, tindakan pemerintah yang memberikan status kewarganegaraan kepada Arcandra Tahar pada 1 September 2016 sudah benar. “Pemerintah memang sudah seharusnya memberikan kewarganegaraan kepada anak bangsa, meskipun yang bersangkutan pernah menjadi warga negara lain. Karena negara kita juga tidak mengenal dwi kewarganegaraan dan stateless secara bersamaan, sedangkan memiliki kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia,” ujar Refly di Aula Gedung Ditjen Imigrasi, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (14/09/2016).
Dalam kasus Arcandra yang hukum dan peraturannya tidak ada/cukup, yang perlu dilakukan adalah Justice legal breakthrough/terobosan hukum. “Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tidak ada satu pasal yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan kasus Arcandra. Kalau berdebat kita tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Refly.
Sedangkan dalam kasus Gloria, terdapat pasal peralihan yang menerangkan bahwa anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga umur 18 tahun/kawin, plus tiga tahun untuk menyampaikan kepada pemerintah melalui Ditjen AHU atau kantor perwakilan pemerintah di luar negeri. Menurut Refly, aturan pembatasan usia untuk memilih kewarganegaraan ini dirasakan tanggung.
“Harusnya pasal peralihan ini di judicial review saja di MK, karena Gloria/anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan, bukan keinginannya lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Menurut saya, Indonesia bisa memberlakukan dual citizenship/berkewarganegaraan ganda yang terbatas bagi anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan tanpa batas usia kapan harus memilih warga negara. Tapi kalau warga negara Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing tidak boleh dual citizenship,” tandas Refly.
Dirjen AHU Freddy Harris, sangat sependapat dengan pernyataan Refly Harun. Sebelum 1 September 2016, dirinya bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan para ahli berdiskusi tiga hari tiga malam untuk mengambil keputusan. Dari Undang-Undang yang ada, tidak ada pasal yang cocok dengan kasus Pak Arcandra. “Atas azas kemanusiaan, akhirnya kita putuskan untuk memberikan kewarganegaraan kepada Arcandra Tahar,” ujar Freddy.
Freddy menceritakan, Arcandra tidak mengetahui konsekuensi dari memiliki dua paspor. Dan kasus seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali. Ditjen AHU sudah banyak mengeluarkan keputusan seperti Archandra Tahar. “Kasus Arcandra ini bukan kasus yang wah. Kita juga sering memberikan kewarganegaraan dengan kasus serupa kepada para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bermasalah. Tetapi tidak pernah diliput media” ujar Freddy Harris.
Kemudian Menkumham Yasonna H. Laoly, yang bertindak sebagai keynote speaker mengatakan, dirinya dan jajaran bekerja sesuai proses juridis, bukan berdasarkan politis. “Saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintah ingin mengakomodasi saudara-saudara kita yang mempunyai potensi, akal cerdas, yang ada di luar negeri, mau kembali ke Indonesia, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju,” tutur Yasonna.
Di akhir paparannya, Menkumham mengatakan, dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami akan kewarganegaraan. “Semoga pemahaman masyarakat bertambah terkait kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia,” harap Yasonna. (Zaka. Ed: TMM. Foto: Zeqi)
6. Gambarkan dalam suatu sk
Semoga menjawab
#BACKTOSCHOOL2020
7. apakah pada saat kuliah bisa mendaftar cpns 2019 formasi lulusan sma ke kemenkumham
Jawaban:
Pada saat kuliah bisa mendaftar CPNS 2019 formasi lulusan SMA ke Kemenkumham asalkan formasi untuk SMA dibuka.
Penjelasan:
CPNS atau calon pegawai negeri sipil merupakan salah satu cita-cita yang banyak dimiliki orang, karena menjadi PNS membuat hidup lebih terjamin, namun untuk menjadi PNS tentu saja banyak persyaratan yang harus di[penuhi, salah satunya adalah tes CPNS.
Pelajari lebih lanjut materi tentang pengangguran terbuka brainly.co.id/tugas/17400368
#BelajarBersamaBrainly
8. Buatlah contoh surat lamaran CPNS Kemenkumham 2018!
Jawaban:
Kupang, 26 September 2018
Yang terhormat,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Di Jakarta
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ….
Tempat/Tanggal Lahir : ….
Jenis kelamin : ….
Pendidikan : SMAN 1 Kupang (IPS)
Wilayah Pendaftaran : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Jabatan yang dilamar : Penjaga Tahanan
Alamat Domisili : ….
Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut :
Surat lamaran bermaterai Rp. 6000 ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Fotocopi Surat Keterangan Domisili.
Foto kopi Ijasah / STTB SLTA Sederajat.
Fotokopi Transkrip / Daftar Nilai pada Ijasah / STTB SLTA Sederajat.
Surat Pernyataan dari pelamar bermaterai Rp. 6.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam.
Pas foto berlatar belakang warna merah, ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar.
Lembar Bukti / Kartu Pendaftaran SSCN Tahun 2018 (Asli).
Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan / kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2018. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Hormat Saya,
Nama terang
9. 96. SK Kwarnas nomor 174 tahun 2012 menjelaskan tentang?97. SK Kwarnas yang mengatur tentang tanda kecakapan khusus adalah SK Kwarnas nomor?98. SK Kwarnas nomor 119 tahun 1979 menjelaskan tentang?99. Saka Bhayangkara diatur dalam SK Kwarnas nomor?100. SK Kwarnas nomor 170.A tahun 2008 menjelaskan tentang?
96. penyelenggaraan seragam anggota pramuka
97. 134/KN/76 Tahun 1976 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kecakapan Khusus
98. g tau
99. kwarnas no 98 tahun 1996
100. Tentang Satuan karya pramuka
10. SK = 1:1.500.000 JP= 60 SK=
JS = SK : JP
= 1 : 1.500.000 : 60
= 1.500.000 : 1 x 60
= 90.000.000 cm
= 900 km
Semoga membantu
11. sk=1:3.500.009 js=700km ditanya jp jp=sk= js=
jp = js * s
= 1.3.500.009 * 700 km
= 1.3.500.009 * 70.000.000
= 94.500063 cm
kalau salah maaf ya..
12. Bagaimana jika seseorang mendapatkan surat keputusan (SK) lebih dari 1 SK? Apakah bisa?
Jawaban:
bisa karena jikata terima maka dikeluarkan sk 2
13. Buatlah contoh surat lamaran daftar cpns di kemenkumham tahun 2019 !
Jawaban:
Kepada Yang Terhormat
Menteri Luar Negeri RI
Di –
Jakarta
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP/Identitas :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Alamat Domisili :
Mengajukan lamaran sebagai calon pelamar seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019 untuk Jabatan Fungsional Diplomat /Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan/Jabatan Fungsional Perencana/Jabatan Fungsional Pranta Komputer/Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa/Jabatan Fungsional Pamong Budaya/Jabatan Fungsional Auditor/Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian/Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur/Jabatan Fungsional Dokter/Jabatan Fungsional Dokter Gigi/Jabatan Fungsional Pustakawan/Jabatan Pelaksana Penata Keuangan/Jabatan Pelaksana Analis Keuangan. (pilih salah satu).
Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, terlampir kami sampaikan kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai yang tercantum dalam Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019.
Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang kami kirimkan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019 untuk membatalkan keikutsertaan saya pada seleksi penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
(Tempat Surat Dibuat), (Tanggal) November 2019
14. sebagai unit pengawasan internal, peran apa yang harus di optimalkan inspektorat jenderal agar kemenkumham bebas dari KKN ?
Penjelasan:
Misi Inspektorat Jenderal ini berkaitan dengan peran Inspektorat Jenderal melalui dua peran utama yaitu assurance dan consulting dalam mengawal penongkatan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dengan peran tersebut, fungsi utama adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi stakeholder (Menteri Hukum dan HAM/ Pimpinan Satuan Kerja) untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja dan pengelolaan keuangan negara, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu dalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem.
Dalam mencapai misi ini, percepatan kinerja Inspektorat dapat tercapai dengan dilaksanakannya kerjasama antara APIP dan Pengawasan Ekternal maupun Instansi terkait dalam mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, misi ini diperlukan sebagai strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Inspektorat Jenderal.
Penjabaran misi ini terus dioptimalkan oleh Inspektorat Jenderal agar hasil pengawasannya mempunyai manfaat dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama stakeholders utama, yang tercermin dari tanggapan positif ataupun apresiasi para pengguna terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, kepatuhan pada standar profesi, penataan proses kerja internal, dan sistem kendali mutu yang dapat menunjang peningkatan kualitas hasil pengawasan.
15. Contoh surat lamaran cpns kemenkumham yang sudah diisi 2021
Jawaban:
Penjelasan:CONTOH Surat Lamaran CPNS Kemenkumham 2021 yang Sudah Diisi
Posting Komentar untuk "Sk Kemenkumham Cv"